Mungkinkah Facebook, Youtube, dan Whatsapp Benar-Benar Diblokir?

The answer is...

Beberapa hari ini, di berbagai sosial media dan juga media nasional cukup heboh membicarakan mengenai potensi Facebook, Youtube, dan Whatsapp yang bakal diblokir Menkominfo Indonesia. Kabar berita ini muncul setelah Menteri Komunikasi Rudiantara menyampaikan beberapa kalimat yang mengarah ke pemblokiran situs-situs top kelas dunia itu.

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu market yang sangat potensial. Indonesia hampir selalu menduduki peringkat 5 besar soal jumlah pengguna terbanyak, atau teraktif di internet khususnya sosial media. Lalu kita bertanya-tanya, mungkinkah pemblokiran Facebook, Youtube, dan Whatsapp di Indonesia bisa benar-benar terjadi seperti di Korea Utara?

Bukan hanya Facebook, Youtube, atau Whatsapp. Aplikasi sosial media lain pun kena ancaman diblokir

Social Media
Via Enterpreneur.com

Termasuk aplikasi-aplikasi favorit seperti LINE, Twitter, dan sosial media populer lain juga kena ancaman blokir ini. Tidak berhenti pada Facebook, Youtube, dan Whatsapp saja. Bahkan, Netflix yang baru saja mulai melebarkan sayapnya di tanah air juga ikut jadi sasaran aturan ini.

Apa yang menyebabkan Pemerintah mengancam pemblokiran situs favorit itu?

Rudiantara bersama Founder Google
Via Kompas

Sasarannya, adalah perusahaan-perusahaan penyedia layanan OTT (Over The Top). Singkatnya, OTT adalah penyedia konten yang berupa data, informasi, ataupun multimedia melalui internet. Karena beroperasi di atas jaringan internet miliki operator telekomunikasi, penyedia OTT bisa dikatakan “menumpang”. Situs-situs populer yang kita kunjungi setiap hari, Youtube, Facebook, Twitter, LINE, Path, dan masih banyak lainnya adalah termasuk penyedia layanan OTT.

Sebagian besar perusahaan itu belum memiliki BUT Indonesia

Google Indonesia
Via Liputan6

BUT adalah badan usaha tetap. Artinya perusahaan-perusahaan itu harus mematuhi regulasi di Indonesia, dan terdaftar secara legal juga di Indonesia. Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan itu untuk menjadi BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia.

Kalau mereka nggak membuat BUT, nah kita mesti ada pinalti. Itu nanti akan proses konsultasi publik dulu (untuk aturannya). Kalau soal blokir ya bisa saja diblokir.

Begitu kata Pak Rudiantara melalui Kompas, 25 Februari 2016 kemarin.

Apa tujuannya perusahaan itu harus menjadi badan usaha tetap?

Kalau kata pak Rudiantara, tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen. Misalnya pengguna ingin mengeluhkan atau menanyakan layanan, konsumen tidak bisa menanyakannya secara langsung karena perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia. Hanya layanannya saja yang berada di Indonesia.

Perusahaan seperti Facebook, Twitter, Google, dan lain-lain otomatis mengumpulkan banyak data dari penggunanya di Indonesia. Tanggal lahir, kegemaran, pekerjaan, tempat tinggal, saudara, lingkungan pertemanan, tempat favorit, dan banyak hal privasi lainnya banyak yang tersimpan di database perusahaan OTT. Data tersebut bisa digunakan untuk banyak sekali kepentingan, misalnya periklanan. Meski sudah ada Terms of Service (TOS) di setiap perusahaan, tetapi Pemerintah merasa perlu ikut turun tangan untuk melindungi konsumen dengan menuntut perusahaan itu menjadi badan usaha tetap.

Peningkatan pajak dan income untuk Indonesia juga jadi tujuan

Iklan Digital
Via Marketingland.com

Jika perusahaan-perusahaan itu menjadi badan usaha tetap, maka Indonesia akan mendapat keuntungan juga dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang jelas akan ada tambahan pajak, karena transaksi yang dilakukan di Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Saat ini, kebanyakan perusahaan itu hanya memiliki representative office saja di Indonesia. Sebagian lainnya, meskipun sudah beroperasi di Indonesia tetapi pencatatan transaksinya berada di di Singapura.

Pasar iklan digital di Indonesia angkanya mencapai 1,4 miliar dolar di tahun 2015

Seiring dengan bertumbuhnya pengeluaran biaya iklan secara digital dalam skala global, Indonesia juga turut mengalami kenaikan yang pesat. Tetapi kenaikan ini tidak memiliki imbas besar bagi pemasukan negara dalam hal ini melalui pajak, karena semua transaksi digital ini tidak dalam kewenangan pemerintah Indonesia. Inilah tujuan Pemerintah mengharuskan perusahaan penyedia OTT menjadi badan usaha tetap.

Penyedia OTT dan Indonesia saling membutuhkan

Penggunaan Internet Indonesia
Via Zopini.com

Siapa bilang penyedia OTT itu tidak membutuhkan Indonesia? Indonesia adalah pangsa pasar yang sangat potensial dengan pertumbuhan pesat. Jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini lebih dari 80 juta users. Statistik yang dikeluarkan We Are Social,  menunjukan betapa besarnya potensi negeri ini bagi para penyedia OTT ini.

Tetapi di balik itu, Indonesia juga memang membutuhkan para penyedia OTT. Sosial media menempati urutan pertama bagaimana pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktunya saat online. Belum lagi banyak sekali pelaku bisnis skala kecil-menengah yang menggunakan internet terutama sosial media sebagai sarana berjualan dan menjalankan bisnis.

Jadi kalau tiba tiba Youtube, Facebook, Twitter, Whatsapp dan lain-lain diblokir sepertinya kemungkinan itu kecil.

Presiden Jokowi sudah main ke kantor Twitter, Facebook, dan Google di Amerika

Dalam kunjunganya ke Amerika sekitar seminggu lalu, Jokowi menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor perusahaan-perusahaan itu.

Kunjungan ke Twitter

Pertemuan dengan Mark Zuckerberg

Jokowi Ke Markas Facebook

Kunjungan ke Google

Tentunya, pertemuan ini bukan tanpa agenda. Kabarnya pemerintah memang sedang meminta perusahaan-perusahaan raksasa internet ini untuk menyesuaikan konten dengan kultur Indonesia. Terutama filterisasi konten-konten seperti HOAX, terorisme, sara, dan pornografi. Tapi untuk merealisasikan keinginan pemerintah itu, tentu dibutuhkan teknologi canggih yang tidak bisa instant saat ini.

Para penyedia OTT bisa melakukan Joint Venture dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia

Perusahaan OTT Facebook
Via Marketeers.com

Tidak harus membuat kantor sendiri, penyedia OTT itu bisa melakukan pilihan yaitu dengan JV (joint venture) dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia. Kembali lagi, tujuannya adalah pemasukan negara dan juga peraturan yang harus ditaati oleh penyedia layanan OTT karena mereka berbadan hukum resmi Indonesia.

Kesempatan untuk pemain OTT lokal

Melihat dari sudut pandang yang lain, ini juga menjadi kesempatan bagi para penyedia layanan OTT lokal untuk semakin berkembang. Saat ini perkembangan dunia digital Indonesia juga sudah mulai terlihat. Tinggal dukungan pemerintah untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak negeri yang kreatif agar bisa bersaing dengan para pemain global.

Ya, intinya Pemerintah ingin perusahaan-perusahaan kelas global itu tunduk dalam peraturan Indonesia. Mengikuti undang-udang yang berlaku di Indonesia. Termasuk memberi kontribusi nyata bagi pemasukan Indonesia.

Peraturan akan diterapkan pada akhir bulan Maret 2016

Menkominfo mengatakan bahwa peraturan ini akan mulai dijalankan sekitar akhir Maret 2016. Karena saat ini masih digodok penalti yang akan diberikan bagi perusahaan yang tidak mau menuruti tuntutan pemerintah dengan menjadi badan usaha tetap.

Kita tunggu saja Maret nanti.

Bagikan Pendapatmu